Tugas Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan Mempunyai Wewenang Diantaranya :

Tugas Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan Mempunyai Wewenang Diantaranya :

Tugas Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan Mempunyai Wewenang Diantaranya :

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
d. Memberikan peruntah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu,
e. Melakukan penunjukan pengelola statuter,
f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter,
g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
h. Memberikan dan/atau mencabut :
1) izin usaha,
2) izin orang perseorangan,
3) efektifnya pernyataan pendaftaran,
4) surat tanda terdaftar,
5) persetujuan melakukan kegiatan usaha,
6) pengesahan,
7) persetujuan atau penetapan pembubaran dan
8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Struktur Dewan Komisioner

   Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan komisioner beranggotakan sembila orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Mereka dan memiliki hak suara yang sama. Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut.
a. seorang  ketua merangkap anggota,
b. seorang wakil ketua sebagai komite etik merangkap anggota,
c. seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota,
d. seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota,
e. seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota,
f. seorang ketua dewan audit merangkap anggota,
g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen,
h. seorang anggota ex-officio dari bank Indonesia yang merupakan anggota dewan gubernur bank Indonesia, dan
i. seorang anggota ex-officio dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian keuangan.

Pelayanan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsumen dan Masyarakat

   Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi hal-hal berikut.
a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya,
b. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi hal-hal berikut.

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan,
b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi hal-hal berikut.

a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud.
b. Mengajukan gugatan:
1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik, dan/atau
2)  untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hubungan Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dala membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:
a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank,
b. sistem informasi perbankan yang terpadu,
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri,
d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya,
e. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, dan
f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Contoh Teks Laporan Hasil Observasi Ketika Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan itu, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia memberikan laporan hasil pemeriksaan bank kepada OJK paling lama 1 (satu)  bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK.
Ketika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan keuangannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.
    OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun serta memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.