Tugas Dan Wewenang Presiden

tugas Dan Wewenang Presiden

Dalam hal ini, kita akan membahas tugas dan wewenang penuh presiden dan wakil presiden.

Memahami Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam pemilihan yang dinyatakan sebagai pemenang jika mereka menerima lebih dari 50% dari jumlah total suara, setidaknya 20% dari setiap provinsi dari 50% dari total jumlah provinsi di Republik Indonesia. Sedangkan jika melalui pemilihan umum (PEMILU) Anda tidak mendapatkan calon presiden dan wakil presiden

Kemudian Anda dapat mengadakan putaran kedua pemilihan umum, karena pada putaran pertama pemilihan umum tidak akan ada pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Sejak putaran kedua PEMILIHAN diadakan untuk membuat sepasang presiden dan wakil presiden,

Adapun tugas dan wewenang mereka, seperti yang kita diskusikan di bawah ini:

Presiden
Khususnya di Republik Indonesia, presiden, yang nomor satu (satu) dalam hal ini, memiliki dua tanggung jawab dan posisi, yaitu menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada perbedaan antara kepala pemerintahan dan kepala negara, yaitu;

1. Kepala negara
Presiden memiliki hak politik, yang didefinisikan sesuai dengan konstitusi negara. Secara alami, kepala negara dibagi menjadi dua, yaitu, sebagai kepala negara simbolik dan kepala negara populis. Padahal, jika kepala negara berdasarkan jenis konstitusi dapat dibagi menjadi sistem presidensial dan sistem semi presidensial.

2. Kepala pemerintahan
Para menteri dalam kabinet membantu presiden memenuhi dan memenuhi tanggung jawab pemerintah dan menjalankan kekuasaan legislatif.

Tugas presiden sebagai kepala negara

Sebagai kepala negara, presiden memiliki tugas khusus yang harus dipenuhi oleh kepala negara. Beberapa tugas Presiden sebagai kepala negara dicatat dalam UUD 1945, yaitu:

Memiliki otoritas tertinggi atas angkatan laut (AL), tentara (AD), dan angkatan udara (AU) (Pasal 10)
Tunjuk duta besar dan konsul (Pasal 13, ayat 1)
Tentukan penunjukan duta besar dari negara lain, dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13, paragraf 3).
Negara menetapkan prioritas, memprioritaskan anggaran dari pendidikan setidaknya 20% dari negara, serta anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah untuk kebutuhan pendidikan nasional. Tercantum dalam Pasal 19 Konstitusi, paragraf 31, paragraf 4)
Negara mengembangkan budaya atau adat istiadat Indonesia di arena peradaban dunia, memastikan kebebasan rakyat Indonesia dalam pelestarian / pemeliharaan, serta dalam pengembangan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Ini tercantum dalam artikel 32, paragraf 1.
Negara menghormati dan juga mendukung bahasa daerah sebagai nilai budaya nasional. Tercantum dalam (paragraf 2 Pasal 32)
Negara merawat anak-anak miskin dan jalanan. (Seperti yang ditunjukkan dalam ayat 1 Pasal 34 UUD 1945)
Negara menjamin kemerdekaan masing-masing populasi sehubungan dengan agama dan kepercayaannya sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. (Tercantum dalam Pasal 29 Konstitusi, paragraf 29, paragraf 2)
Negara sedang mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua orang, dan juga memperluas kemungkinan yang lemah dan tidak mampu memenuhi martabat manusia. (Tercantum dalam Pasal 34, paragraf 2 Konstitusi 34)
Bertanggung jawab untuk menyediakan layanan medis serta layanan masyarakat yang sesuai. Tercantum dalam (paragraf 3 Pasal 34)

Lihat juga Link artikel Lainnya :