Register Perkara

Table of Contents

Register Perkara

  1. Pengertian

Register berasal dari kata registrum, yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terinci mengenai suatu hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register perkara, register catatan sipil atau lain-lain. Menurut Bryan A. Games, register diartikan a book in which all docket entries are kept for the varions cases pending in a court yaitu sebuah buku yang di dalamnya memuat catatan-catatan mengenai berbagai perkara atau kasus yang ditangani di suatu pengadilan[1].

Sebelum undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, pola tentang register sangat sederhana tugas-tugas kepaniteraan saat itu masih terbatas pada fungsi panitera sebagai pembantu hakim dalam persidangan. Pola register yang digunakan antara lain :

  1. Pola register berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama No. D/Inst./117/1975 tanggal 12 Agustus 1975, yang terdiri dari Sembilan kolom dan tidak dapat menggambarkan keadaan perkara secara lengkap.
  2. Pola register berdasarkan Instruksi Direktorat Jenderal Binbaga Islam Departemen Agama No. E/HK/0.04/197/1983 tanggal 28 Juni 1983 yang terdiri dari 28 kolom namun masih bersifat hak-hak pokok saja
  3. Pola register berdasarkan Instruksi Direktorat Jendral Binbaga Islam Departemen Agama No. 45/E/1988/ tanggal 17 Oktober 1998, yang terdiri dari 49 kolom, namun masih belum mencerminkan kegiatan peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara

Setelah berlaku nya undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, pola register sebelumnya dipandang sudah tidak sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut, sehingga harus diubah disempurnakan. Pola register yang baru di atur dalam surat ketua mahkamah agung RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991.

  1. Fungsi

Register perkara berisi tentang uraian keadaan perkara sejak perkara didaftarkan sampai dengan diputus serta pelaksanaan putusan. Berdasarkan isi register perkara yang demikian, maka fungsi register perkara adalah[2] :

  1. Merupakan sumber informasi data perkara
  2. Gambaran tentang kegiatan hakim dan panitera yang pada akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas dan ini dapat digunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi para hakim dan panitera
  3. Gambaran tentang formasi hakim dan panitera, sehingga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera yang harus dipenuhi pada setiap pengadilan agama
  4. Buku yang dapat digunakan untuk memonitor hilangnya berkas perkara.

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/

 

Author: ixa8f