Ponorogo Status KLB, Tak Semua Biaya Pasien Demam Berdarah Gratis

Ponorogo Status KLB, Tak Semua Biaya Pasien Demam Berdarah Gratis

Ponorogo Status KLB, Tak Semua Biaya Pasien Demam Berdarah Gratis

Ponorogo Status KLB, Tak Semua Biaya Pasien Demam Berdarah Gratis
Ponorogo Status KLB, Tak Semua Biaya Pasien Demam Berdarah Gratis

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ponorogo, drg. Rahayu Kusdarini

angkat bicara soal perbedaan data penderita demam berdarah yang ada di dinkes dengan data fakta yang di lapangan.

Setelah status ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) demam berdarah, pihaknya selalu mengupdate data penderita setiap hari. Saat ini, tercatat ada 248 pasien dan 4 orang meninggal. Sebelumnya, saat penetapan KLB jumlahnya sebanyak 172 pasien dan 3 orang meninggal karena DB. “Empat meninggal ini belum termasuk dengan anak Meisha dari Jetis yang diduga meninggal karena DB. Karena pihak RSU Aisyiyah belum melaporkan kepada kami,” katanya, Selasa (5/2/2019).
Baca Juga:

Fogging DBD Tak Boleh untuk Kampanye Politik

Cegah DBD Meluas, Walikota Mojokerto Turun Langsung Periksa Jentik Nyamuk
Dinkes Jatim Bantu ULV untuk Ponorogo
Ajukan Fogging Dinilai Antre Lama, Ini Kata Dinkes Kabupaten Mojokerto
Bulan Ini, 72 Orang di Malang Kena Demam Berdarah

Sementara fakta data yang ada di lapangan, data terakhir dari 5 rumah sakit yaitu RSUD dr. Harjono, RSU Darmayu, RSU Muhammadiya, RSU Muslimat, dan RSU Aisyiyah ada 973 pasien dan 9 orang meninggal akibat DB. “Mungkin data yang diberikan RS kepada masyarakat berbeda dengan yang dilaporkan kepada kami,” katanya.

Karena pelaporan data kepada Dinkes adalah penderita yang positif demam

berdarah dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, seperti trombosit dibawah 100 ribu, adanya kebocoran plasma atau pendarahan. Sedangkan di RS itu, pasien yang masih gejala atau suspect sudah dikategorikan demam berdarah. Sebab itu merupakan strategi penanganan klinis yang dilakukan. “Jadi bisa saja datanya berbeda. Karena pelaporannya kepada kami kriterianya harus sesuai dengan arahan Dinkes Jatim,” katanya.

Jadi dalam KLB demam berdarah kali ini, pasien yang memenuhi kriteria tersebut, maka pembiayaan RS ditanggung Pemkab Ponorogo, baik peserta BPJS maupun umum. Sedangkan pasien yang menderita DB, namun jumlah trombositnya diatas 100 ribu maka pembiayaan menjadi tanggung jawab BPJS sedangkan masyarakat umum harus membayar sendiri

 

Sumber :

https://www.ram.co.id/