Perkembangan Orientasi Pembangunan di Indonesia

Perkembangan Orientasi Pembangunan di Indonesia

                   Pemerintahan Presiden Soekarno pada era Orde Lama dengan kebijakan-kebijakannya dianggap rakyat Indonesia sebagai kepemimpinan yang kurang menyenangkan karena krisis ekonomi yang sering melanda. Permasalahan ekonomi, seperti memburuknya neraca perdagangan dan merosostnya devisa yang sebagian besar merupakan akibat dari defisit anggaran pemerintah mendorong untuk dilaksanakan sebuah “gebrakan” baru untuk mengatasi masalah-masalah yang melilit rakyat Indonesia tersebut yang disebabkan kebijakan Soekarno yaitu anti-bantuan asing dan blokade terhadap kreditor dan investor modal asing di dalam negeri.

                   Kebijakan-kebijakan Soekarno pun tumbang karena banyak masyarakat yang kecewa terhadap sosialisme ala Indonesia versi Soekarno. Bersamaan dengan runtuhnya rezim Soekarno, hilanglah slogan “politik sebagai panglima” yang dicanangkan oleh para pendukung rezim itu, dan muncullah slogan baru “ekonomi sebagai panglima” yang diciptakan oleh para pembuat pendapat umum yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut (Mas’oed 1989). Pendapat umum tersebut menekankan pada kebijakan pembangunan ekonomi oleh pimpinan Orde Baru. Strategi ekonomi Orde baru berorientasi pada kemungkinan swasta untuk berperan aktif dalam sistem ekonomi negara dan pemanfaatan modal asing. Sturuktur sosial-ekonomi secara radikal dan mengabaikan modal asing yang dipegang teguh pada masa pemerintahan Soekarno tidak lagi diterapkan, namun berubah haluan dengan mengangap ekonomi gaya kapitalis diperlukan demi stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Orde Baru berdiri sebagai tonggak awal kebutuhan akan modal asing dan melonggarkan arus investasi dan kreditor asing masuk dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

                   Dalam tulisan Mochtar Mas’oed (1989) disebutkan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru dibuat dengan peraturan-peraturan dalam rangka mengubah tata cara pengelolan ekonomi Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut antara lain kebijaksanaan fiskal yang mengatur pemotongan belanja pada APBN, perbaikan pengumpulan pajak seperti bea masuk, pajak langsung, pajak pembelian dan penjualan, penghapusan subsidi dan penyesuaian harga. Pada kebijaksanaan moneter, diciptakan suatu kebijaksanaan pengetatan peredaran uang, tabungan deposito untuk mengendalikan peningkatan inflasi, penanaman modal asing, serta pengembalian perusahaan-perusahaan yang diambil alih oleh rezim sebelumnya. Selain itu juga kebijakan peningkatan liberalisasi perdagangan luar negeri serta debirokratisasi dan deetatisasi. Dalam tulisan Anne Booth (1999, 121) juga disebutkan bahwa secara historis, Orde Baru berdampak pada transformasi struktural di Indonesia yang melibatkan beberapa jenis industralisasi; proses produk agrikultural dan sumber daya alam, substitusi impor untuk pasar domestik, dan manufaktur ekspor labor-intensive.

                   Dari penjabaran di atas bisa diringkas bahwa ada dua pendekatan dalam menstabilkan dan membangun ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang dilaksanakan pada dua era pemerintahan pemimpin yang berbeda. Kedua pendekatan tersebut adalah “berorientasi ke luar”, yang berarti melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan  sumber-sumber luar negeri, sedangkan pendekatan pengkitiknya yaitu “berorientasi ke dalam”, yang berarti stabilisasi dan pembangunan ekonomi dengan memperkuat masyarakat bisnis pribumi, sedangkan bantuan dan investasi asing dimanfaatkan dengan cara yang sangat hati-hati (Mas’oed 1989, 94-95).

Sumber :

https://khasanahkonsultama.co.id/filter-wajah-instagram-hadir-di-siaran-langsung/

Author: ixa8f