Pengangkatan Guru Non-PNS Dilakukan Selaras dengan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku

Pengangkatan Guru Non-PNS Dilakukan Selaras dengan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku

Pengangkatan Guru Non-PNS Dilakukan Selaras dengan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku

Pengangkatan Guru Non-PNS Dilakukan Selaras dengan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku
Pengangkatan Guru Non-PNS Dilakukan Selaras dengan Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku

Para perwakilan guru honorer Jawa Barat menemui Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, atau akrab dengan sapaan Emil,di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 2 Oktober 2018. Pertemuan ini membahas tentang permintaan aspek legalitas untuk menerima SK Gubernur dan peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer.

Pada pertemuan hadir pula, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi. Ia  akan berkomitmen untuk memantau terus berjalannya honorarium untuk guru honorer. Tentunya hal tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan agar adil bagi semua pihak. Sejak 2017, para guru honorer di Jawa Barat mendapatkan honorarium sebesar Rp. 85.000, per jam, per tatap muka. Jam mengajar para guru maksimal 24 jam setiap orangnya, agar para guru dapat mengajar dengan ideal.

“Selain itu, para guru honorer menginginkan SK Gubernur untuk menandaka legalitas mengajar dan untuk mendapatkan tunjangan serta NUPTK,” ujar Hadadi.

Selain itu, Hadadi menjelaskan sekarang tercatat jumlah guru dan tenaga kependidikan non PNS di Jawa Barat berjumlah 14.406 orang, terdiri dari 6.761 jenjang SMA, 7.250 jenjang SMK, dan 395 jenjang SLB. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan non PNS sebanyak 8.861 orang, terdiri dari 4.933 jenjang SMA, 3.575 jenjang SMK, dan 353 jenjang SLB.

Sebelumnya, telah digelar juga audiensi antara Sekretaris Disdik Jabar, Firman

Adam dengan perwakilan para guru honorer dari Kabupaten Bekasi. Audiensi ini digelar di Kantor Disdik Jabar, Jalan Dr. Radjiman, Kota Bandung, Kamis, 27 September 2018.

Firman menjelaskan terkait pengangkatan para guru Non PNS harus selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dua kali menjadi PP 56/2012, pada Pasal 8 disebutkan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Nanti ada perhitungan berapa kebutuhan guru, berapa PNS yang ada, kemudian

berapa yang dibutuhkan untuk non PNS. Karena memang setiap tahunnya ada PNS yang pensiun, setahun itu hampir kurang lebih 700-900. Sedangkan pengangkatan baru tahun ini,” ujar Firman.

Selain itu, Firman menjelaskan sesuai dengan UU 14/2005 tentang guru dan dosen,

pada Pasal 24 Ayat (4), berisi pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. ***

 

Sumber :

https://jeffmatsuda.com/sejarah-lahirnya-pramuka/