Fisipol Unja Gelar FGD

Fisipol Unja Gelar FGD

Fisipol Unja Gelar FGD

Fisipol Unja Gelar FGD
Fisipol Unja Gelar FGD

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi (Fisipol Unja), Jum’at (20/9) lalu menggelar Forum Grup Discussion (FGD), yang mengangkat tema Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa sebagai Upaya Mewujudkan Desa Mandiri. Dekan Fisipol Unja, Dr. Hartati SH MH mengatakan, tema yang diangkat merupakan penelitian kelompok, agar benar-benar menjadi sebuah penelitian yang substantif.
“Kami berharap masukan dari bapak/ibu, agar bisa kami tuangkan dalam penelitian ini,” kata Hartati Jum’at (20/9).
Dikatakannya, berbicara tentang pemerintahan desa, dimulai dari Indonesia merdeka hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat pro dan kontra, ada yang beranggapa bahwa kehadiran undang-undang ini membuat pengaturan desa menjadi lebih baik, namun ada juga yang menilai bakal terdapat permasalahan baru dengan hadirnya undang-undang tersebut.
“Paska 5 tahun undang-undang ini diterbitkan, perlu dikaji seharusnya bagaimana dengan filosofis, karena desa memiliki otonomi sendiri. Apalagi dari implikasi dilapangan, terhitung selama tahun 2018 terdapat 900 lebih kades bermaslahan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa (DD, red). Hal seperti ini tentu menimbulkan kegelisahan bagi kita semua,” paparnya.
Dari FGD yang dilaksanakan, bagaimana ke depan desa dapat mencapai tujuan menjadi desa yang mandiri. Oleh karenanya diharapkan masukan maupun saran dari peserta yang mengikuti FGD.
“Mudah-mudahan FGD yang dilaksanakan, memberikan dampak positif untuk mewujudkan desa mandiri,” terangnya.

Sementara, Ka. Prodi Ilmu Politik Fisipol Unja, Dr. Pahrudin HM M.A

menambahkan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang telah ada jauh sebelum Indonesia meredeka. 75 ribu lebih desa di Indonesia, sebanyak 75 persen Sumber Daya Manusia (SDM) ada didesa, begitu juga Sumber Daya Alam hampir sebagian besar berada di desa.
“Sehingga pemerintah pun mulai mengatur tentang desa, ada beberapa peraturan mengenai desa, mulai dari zaman orde lama, orde baru, era reformasi hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Secara umum dengan undang-undang terkini desa didefinisikan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan diakui oleh sistem pemerintah NKRI,” urai Pahrudin.
Ringkasannya, terdapat 3 aspek krusial desa, pertama mengatur asas pengaturan desa, kedua bagaimana pemerintahan desa dilakukan dan ketiga adalah inovasi seperti Bumdes. Secara umum pengaturan desa dilakukan pemerintah agar desa di Indonesia menjadi desa mandiri.

“Dari data yang kita himpun, desa mandiri di Indonesia hanya 5.506 desa atau 7,4

persen dari jumlah seluruh desa di Indonesia. Ini beberapa fakta yang menguak diskusi tentang desa. Fenomena yang terjadi didesa mengusik keilmuan kita, apalagi desa memiliki potensi yang besar. Kita rekonstruksi dan bangun kembali apa yang perlu kita kritisi, agar desa mandiri bisa tercapai. Karena politik hukum menjembatani menuju tercapainya sebuah tujuan, agar desa mandiri dapat tercapai,” tandasnya.

Pada sesi diskusi, berbagai pandangan disampaikan para peserta. Pandangan yg

berkembang di antaranya perlu pemikiran lbh mendalam tentang konsep desa masa depan. Harus dibedakan pengaturan antara desa administratif dan desa adat dlm pengaturannya. Para peserta FGD sependapat diperlukan sejumlah kebijakan daerah untuk menguatkan eksistensi desa, juga diperlukan adanya pendampingan untuk mewujudkan desa mandiri.
Dalam kegiatan hadir Prof. Dr.Sukamto Satoto SH MH, Prof. Dr. Elita Rahmi SH M.Hum, Dasril Radjab SH MH, Dekan Fakultas hukum Unja Dr. Helmi SH MH, perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, perwakilan UIN STS Jambi, perwakilan NGO, para dosen di lingkungan Fisipol Unja, mahasiswa Fisipol Unja dan undangan lainnya.

 

Baca Juga :