Dokter Spesialis Digaji Hingga Rp 70 Juta ke Pulau Terpencil, Siapa Mau?

Dokter Spesialis Digaji Hingga Rp 70 Juta ke Pulau Terpencil, Siapa Mau

Dokter Spesialis Digaji Hingga Rp 70 Juta ke Pulau Terpencil, Siapa Mau?

Dokter Spesialis Digaji Hingga Rp 70 Juta ke Pulau Terpencil, Siapa Mau
Dokter Spesialis Digaji Hingga Rp 70 Juta ke Pulau Terpencil, Siapa Mau

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR) hari ini melantik sebanyak 91 Lulusan Progam Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), di Aula FK Unair.

Dipimpin langsung oleh Prof Dr Soetojo dr SpU, selaku Dekan FK Unair, 91 Lulusan

PPDS tersebut 11 diantaranya adalah PPDS-2 atau Sub Spesialis, dan 80 sisanya adalah PPDS-1. Dalam sambutannya, Prof Soetojo mengatakan bahwa seyogyanya dokter spesialis lulusan Unair harus mengisi setiap jengkal tanah air.

“Lulusan dokter Unair harus mau ke daerah, jangan hanya dikota kota besar. Harus mengabdi ke pelosok diseluruh tanah air ” ujarnya.
Baca Juga:

Progesteron FK Unair Kenalkan Pendidikan Seks Bagi Siswa SMP

Dosen FEB Sebut Kenaikan Tarif Pesawat karena Duopoli di Industri Penerbangan
Mahasiswa UNAIR Olah Jantung Pisang Jadi Makanan Sehat
FK Unair Gelar Simposium Internasional Pengaplikasian Stem Cell sebagai Metode Pengobatan Penyakit Degenaratif
1.600 Kuota Mahasiswa Baru UNAIR Akan Diambil dari Jalur Mandiri

Untuk memenuhi harapan mempertipis gap jasa dokter di Indonesia, Prof Soetojo menghimbau agar PPDS-2 lulusan Unair, mau mengikuti Pemberdaya Gunaan Dokter Spesialis (PGDS) program dari Kementerian Kesehatan.

Dalam program PGDS ini, PPDS harus menyelesaikan Sub Spesialis sebagai

persyaratannya. Lama program yang ditempuh minimal selama 1 tahun. Program PGDS ini menjadi program pengganti program Kemenkes sebelum yakni WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) yang mewajibkan dokter spesialis mengabdi didaerah terpencil.

Bedanya aturan tentang PGDS tidak memuat kata ‘wajib’ tetapi, ada sistem penggajian dan insentif bagi dokter spesialis yang mau ditempatkan di daerah.

“Kalau dulu WKDS ditentang beberapa pihak karena dirasa melanggar HAM, kalau PGDS kan tidak wajib tapi kalau mau gajinya tidak tanggung tanggung, 30 – 70 juta itu hanya untuk gaji duduk,” ujar Prof Soetojo.

 

 

Baca Juga :