Bencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum

Bencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum

Bencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum

Bencana Masih Abaikan KerangkaBencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum

Penanganan Bencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum
Minggu, 23 Agustus 2009 | 20:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketika bekerja di Aceh setelah bencana tsunami, IDLO (International Development Law Organization) dan organisasi lainnya menyaksikan langsung bagaimana keterbatasan kerangka hak asasi manusia dan hukum telah mengakibatkan kehilangan hak untuk memilih yang berkepanjangan dari penduduk, sehingga menghambat kembalinya kehidupan normal mereka.

Dengan menghadirkan perlindungan hukum ke dalam rencana tanggapan dan kesiagaan bencana, kita dapat memperpendek waktu pemulihan keadaan lebih cepat dan lebih efektif. Pada saat yang sama, proses ini akan membantu kita menemukan, mengungkap, dan menangani ketidakadilan sistemik yang menyebabkan kemiskinan berkelanjutan dan terjadinya kekacauan sosial.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal IDLO, William T Loris, dalam pesannya di buku International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situasion (Perlindungan Hak-hak Warga Sipil dan Situasi Bencana) karya Erica Harper. Buku edisi terjemahan yang diterbitkan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, bekerjasama dengan IDLO, Plan Indonesia, World Vision Indonesia, dan Grasindo itu, diluncurkan hari Sabtu (22/8) di Jakarta. Pada peluncuran buku juga digelar diskusi dengan dua narasumber, yaitu Staf Ahli Komisi VIII DPR RI Suratman, dan Humas Kompas Gramedia Yudho Nugroho.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia Faisal Djalal mengatakan, buku tersebut lahir dari pengalaman praktis serta pelajaran yang ditimba dari kegiatan organisasi baik di Indonesia maupun di Sri Lanka pasca-bencana tsunami Samudera India 2004. Berisikan analisis dalam dari pelaksanaan hukum dan standar internasional dalam situasi bencana yang meliputi berbagai hukum dan standar kemanusiaan, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, konflik dan hukum humaniter internasional.

“Kasus-kasus yang terdokumentasikan memberikan pengalaman pada bagaimana piranti-piranti hukum internasional yang telah mapan diupayakan untuk memberikan kerangka pekerjaan kemanusiaan dalam konteks bencan alam. Hal itu tidak gampang dilaksanakan, karena pada situasi darurat maka konsentrasi pada penyelamatan acapkali mengabaikan aturan dengan dalih penyelamatan yang utama,” katanya.

Menurut Faisal, menarik bila hal ini dihubungkan dengan situasi negara kita saat ini dan dikaitkan dengan UU Penanggulangan Bencana yang telah lahir sejak April 2007. Apakah UU Penanggulangan Bencana itu telah benar-benar dilaksanakan, atau masih jauh dar i harapan dan cita-cita bersama?

Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah buat kita semua baik dari sisi nasional sampai daerah, maupun dalam hubungannya dengan berbagai hukum dan standar internasional lainnya.

Faisal berpendapat, sebuah keselarasan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan melaksanakan apa-apa yang diamanahkan UU Penanggulangan Bencana. Sementara dalam hubungannya dengan standar dan hukum internasional, maka keselarasan tersebut diperlukan dalam upaya menyelaraskan kebijakan hukum Penanggulangan Bencana di Indonesia dengan kebijakan dan standar hokum internasional, yang pada akhirnya menjadi standar atau tolok ukur dari kelayakan UU Penanggulangan Bencana dan turunannya.

Buat masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, lanjut Faisal Djalal, buku International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situasion (Perlindungan Hak-hak Warga Sipil dan Situasi Bencana) ini merupakan perwujudan komitmennya untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada praktisi penanggulangan bencana secara lebih luas.

Sumber : https://jalantikus.app/